Halo tamu , Login

Peran ketua DPRD dalam Penganggaran Program TB

Peran Ketua DPRD Kabupaten Tuban, H. M. Miyadi, S. Ag., MM, sangat besar dalam mengawal anggaran program TB. Untuk program TB tahun angaran 2017, telah diusulkan 20 juta, dan angka itu dipastikan tak akan mengalami pencoretan.

Pembawaan sehari-hari lelaki paruh baya ini terlihat tenang. Gaya bicaranya tidak meledak-ledak, cenderung santun, khas lelaki Jawa. Lelaki kelahiran Bojonegoro ini menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya, dan baru hijrah ke Tuban ketika menginjak SMP. Kini, ia tinggal di Tuban dan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 2014-2019 dari PKB. Ia juga aktif sebagai Ketua KONI Kabupaten Tuban.

Sesuai dengan tugas sehari-harinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuban, ia juga mengemban tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Dari ketiga fungsi itu, fungsi penganggaran memainkan peranan penting dalam keberhasilan suatu program, karena tanpa dukungan anggaran yang mencukupi, sebuah program akan kesulitan untuk bergerak. Dalam sebuah peribancangan santai yang berlangsung di kantor Ketua DPRD Kabupaten Tuban, H. M. Miyadi, S. Ag., MM menyampaikan, “Saya akan mengawal dan mendampingi serta menggolkan anggaran program TB yang telah diusulkan Dinas Kesehatan.”

Mekanisme usulan penganggaran program TB berasal dari Dinas Kesehatan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPD), karena hal ini menyangkut penanggulangan kesehatan TB. Usulan program TB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban untuk tahun anggaran 2017 sebesar 20 juta.

Secara kebetulan, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, yang juga kader NU ini, sangat antusias untuk mendukung program TB ketika mendapat penjelasan dari Dinas Kesehatan bahwa angka kasus TB di Kabupaten Tuban masih tinggi. Pada tiga bulan pertama tahun 2015 saja telah ditemukan 620 kasus TB, dari 800 suspek yang dicurigai memiliki penyakit TB. Penyakit TB yang terjadi di Tuban ini umumnya menyerang orang pada usia produktif, yakni antara 15 tahun sampai 55 tahun. Melalui program CEPAT-LKNU, sejak Februari 2015 hingga Juni 2016 telah ditemukan 756 suspek, 66 BTA+,  86 pasien yang didampingi, dan 35 pasien sembuh.

Melihat perkembangan kasus TB di Kabupaten Tuban, Ketua DPRD Kabupaten Tuban bertekad untuk berperan aktif menuju Kabupaten Tuban bebas TB. “Sebenarnya program TB ini sudah ada anggarannya setiap tahunnya yaitu 20 juta. Setelah kami mendapatkan penjelasan dengan data-data dari Dinas Kesehatan dan LKNU, serta program-program penanggulangan TB di Tuban yang kesimpulannya ada peningkatan kejadian TB di Tuban, maka anggaran ini perlu untuk diteruskan dan sekaligus ditingkatkan.” Kata Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 2014-2019 ini. (Karyo/ Tuban)